Bali makin tegas soal kebijakan pungutan bagi wisatawan asing yang datang ke Pulau Dewata. Pemerintah Provinsi Bali menegaskan bahwa semua turis internasional wajib membayar pungutan senilai Rp150.000 per orang setiap kunjungan.
Ini termasuk juga wisatawan yang datang melalui kapal pesiar, sebuah klarifikasi penting setelah kebingungan awal soal siapa saja yang termasuk dalam aturan ini.
Kebijakan ini sudah berjalan sejak awal implementasi retribusi wisatawan asing yang mulai diberlakukan untuk menyeimbangkan pertumbuhan pariwisata dengan kebutuhan menjaga budaya serta lingkungan hidup Bali.
Meskipun menuai diskusi hangat di berbagai kalangan, Pemprov Bali bersikukuh bahwa aturan ini berlaku menyeluruh untuk semua wisman, tanpa kecuali pada moda transportasi mereka.
Apa Itu Pungutan Wisatawan Asing di Bali dan Mengapa Diperlukan
Pungutan wisatawan asing yang dikenakan di Bali bukan sekadar biaya tambahan yang muncul begitu saja. Ini adalah kebijakan pemerintah provinsi dalam upaya pariwisata berkelanjutan untuk mendukung pelestarian budaya maupun konservasi alam Pulau Dewata.
Retribusi ini diberlakukan satu kali per kunjungan, tidak tiap hari atau setiap malam menginap di Bali, sehingga tidak bersifat repetitif bagi para turis.
Dalam peraturan yang berlaku, setiap wisatawan mancanegara yang tiba di Bali, baik melalui bandara internasional maupun pelabuhan seperti Benoa Cruise Terminal, wajib membayar pungutan sebesar Rp150 ribu.
Meski nilainya tidak terlalu besar bila dibandingkan keseluruhan biaya perjalanan, potensi pemasukan yang cukup besar dari jutaan wisman setiap tahunnya sangat penting untuk Bali.
Anak perusahaan pelabuhan di Bali mencatat lonjakan kunjungan kapal pesiar yang membawa ribuan wisatawan asing setiap tahunnya, yang makin menegaskan pentingnya memasukkan mereka ke dalam cakupan pungutan ini demi pemerataan kontribusi wisatawan terhadap biaya konservasi lokal.
Bagaimana Mekanisme Pembayaran Pungutan Wisatawan Asing
Untuk kemudahan proses, pemerintah Bali menyediakan beberapa cara pembayaran. Wisatawan bisa melakukan pembayaran sebelum tiba di Bali melalui sistem digital resmi yang disebut Love Bali yang memungkinkan pembayaran lewat kartu kredit, debit, atau metode e-wallet yang didukung.
Setelah pembayaran selesai, turis akan menerima bukti berupa kode QR yang harus ditunjukkan ketika memasuki Bali.
Alternatif lain, bagi wisman yang belum membayar sebelumnya, tersedia loket pembayaran di titik kedatangan seperti di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai atau pelabuhan tempat kapal pesiar bersandar. Namun, antrean bisa terjadi terutama saat musim liburan atau puncak kunjungan wisatawan.
Beberapa pihak menyarankan wisatawan melakukan pembayaran lewat aplikasi resmi sebelum keberangkatan untuk meminimalkan antrian dan mempercepat proses masuk Bali.
Siapa Saja yang Termasuk dalam Ketentuan Pungutan Ini
Definisi wisatawan asing di sini mencakup semua wisman (wisatawan mancanegara) yang melakukan kunjungan ke Bali. Ini artinya, penumpang kapal pesiar yang beraktivitas di pulau pun wajib dikenai pungutan tersebut, bukan sekadar turis yang tiba lewat pesawat atau kendaraan lain.
Penegasan ini datang untuk menjawab kebingungan awal dari beberapa kru kapal pesiar maupun agen wisata yang sempat berpikir aturan itu hanya berlaku untuk turis lewat udara.
Namun, ada beberapa kategori pengecualian yang ditetapkan dalam regulasi yang lebih luas, seperti diplomat dan pemegang izin tinggal tertentu yang punya status khusus. Hal ini sesuai dengan pedoman di regulasi pungutan yang berlaku, meskipun pemeriksaan detil ini biasanya terjadi secara administratif lewat sistem digital.
Dampak dan Realisasi Penerimaan
Sejak diterapkan, kebijakan pungutan wisatawan asing memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah Bali, meskipun belum sepenuhnya mencapai target. Pemerintah provinsi melaporkan bahwa sepanjang 2025, total pendapatan dari pungutan ini mencapai Rp369 miliar.
Capaian ini tercatat meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, walaupun masih di bawah target yang ditetapkan.
Pendapatan tersebut direncanakan untuk dialokasikan pada program-program untuk pelestarian budaya tradisional, dukungan terhadap desa adat, serta solusi masalah lingkungan yang timbul akibat tingginya tekanan wisata.
Dukungan ini mencakup berbagai aspek mulai dari konservasi alam hingga penataan kawasan wisata agar pertumbuhan pariwisata tetap berkelanjutan.
Kritik dan Tantangan Implementasi
Kebijakan ini tidak luput dari kritik. Sebagian pelaku industri pariwisata menyatakan bahwa pungutan ini bisa menambah beban biaya bagi wisatawan, terutama di tengah persaingan destinasi wisata lain yang menawarkan biaya lebih murah.
Selain itu, tingkat kepatuhan wisatawan dalam membayar pungutan masih menjadi tantangan karena ada indikasi sebagian turis tidak melakukan pembayaran atau mekanisme penagihan belum benar-benar optimal di lapangan.
Di sisi lain, pihak pemerintah Bali terus menggenjot sosialisasi dan kolaborasi dengan stakeholder seperti hotel, agen perjalanan, dan operator pelabuhan untuk memperbaiki sistem pencatatan dan pembayaran agar lebih efektif.
Pungutan wisatawan asing di Bali senilai Rp150.000 itu bukan sekadar biaya baru tanpa maksud. Ini adalah bagian dari upaya Bali untuk menjaga daya tarik budaya dan lingkungan sembari memanfaatkan potensi besar dari arus turis internasional termasuk penumpang kapal pesiar.
Pemerintah provinsi menegaskan aturan ini berlaku untuk semua wisman, dengan mekanisme pembayaran fleksibel lewat sistem digital hingga loket tempat kedatangan.
Meskipun tantangan implementasi masih ada, peningkatan pendapatan di angka ratusan miliar menunjukkan bahwa kebijakan ini mulai memberi dampak nyata bagi pariwisata berkelanjutan di Bali.
Dengan penyesuaian kebijakan dan kerja sama semua pihak, pungutan ini punya peluang besar menjadi fondasi utama dalam menata pariwisata Bali yang lebih terukur dan bertanggung jawab.