Kabupaten Jembrana di Bali lagi menghadapi dilema yang gak gampang: bagaimana caranya ngurus bangunan bersejarah yang makin rusak sementara dana dari pusat dipangkas.
Dengan potongan dana yang cukup besar dari alokasi pusat, pemerintah daerah terpaksa memprioritaskan anggaran untuk layanan dasar masyarakat dulu. Di tengah kondisi ini, Pemkab Jembrana bergerak mencari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Pemerintah Provinsi Bali supaya sejarah lokal tetap terjaga.
Perubahan struktur transfer dana nasional bikin banyak daerah, termasuk Jembrana, menata ulang skema pengeluaran mereka. Pemangkasan itu berdampak ke pos-pos yang biasanya jadi prioritas kedua seperti pemeliharaan situs sejarah dan monumen peninggalan masa lalu.
Ini bukan sekadar masalah estetika atau nostalgia beberapa bangunan yang rusak sudah gak layak lagi berdiri dan berpotensi hilang selamanya kalau gak segera ditangani.
Dampak Pemangkasan Anggaran Terhadap Bangunan Warisan
Pemangkasan dana itu bikin prioritas di anggaran jadi berubah drastis. Ketika dana dialihkan ke program yang langsung menyentuh kebutuhan banyak warga seperti kesehatan, pendidikan, dan pelayanan publik, proyek pelestarian bangunan bersejarah harus merosot di bawah garis prioritas.
Akibatnya, sejumlah tempat peninggalan sejarah penting sekarang jadi sorotan karena kondisinya makin memprihatinkan.
Contohnya, wantilan di kawasan Monumen Operasi Lintas Laut Jawa–Bali di Gilimanuk terlihat atapnya sudah hampir roboh karena struktur kayunya lapuk dan tidak lagi kuat menahan hujan serta angin.
Bahkan dokumentasi bersejarah yang tersimpan di dalamnya sudah banyak yang hilang karena kerusakan bangunan. Sementara tugu perjuangan di Banjar Pebuahan, Desa Banyubiru, Kecamatan Negara, yang seharusnya jadi simbol penting sejarah lokal, juga mengalami kerusakan parah akibat abrasi pantai.
Kondisi ini bukan hanya merusak struktur fisik, tapi juga mengikis warisan budaya yang susah untuk dibangun ulang. Sebagai simbol perjuangan masa lalu, tugu-tugu ini punya nilai sejarah yang gak ternilai dan penting buat generasi sekarang dan yang akan datang.
Strategi Baru: Ajukan BKK ke Provinsi Bali
Melihat realitas tersebut, Pemkab Jembrana akhirnya mengambil langkah strategis: mengajukan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) ke Pemerintah Provinsi Bali. Rencana ini ditujukan buat mendanai proyek pemugaran bangunan bersejarah yang sekarang terancam hilang.
BKK sendiri merupakan skema bantuan yang biasanya digunakan buat mendukung kegiatan atau proyek daerah yang belum bisa dibiayai sepenuhnya dari APBD murni. Dengan situasi pendapatan daerah yang lebih ketat akhir-akhir ini karena pemangkasan dana dari pusat, opsi BKK jadi solusi yang realistis buat menjaga situs sejarah tetap utuh.
Kabupaten berharap usulan ini bisa langsung masuk ke anggaran perubahan 2026 supaya perbaikan bisa segera direalisasikan. Meski begitu, prosesnya tentu gak mudah.
Provinsi Bali punya sejumlah agenda prioritas lain yang juga menunggu perhatian dan pendanaan, jadi Pemkab Jembrana harus bernegosiasi dan menyusun argumentasi kuat soal urgensi pelestarian sejarah.
Prioritas Anggaran dan Tantangan Pemerintah Daerah
Kepala Dinas terkait di Jembrana menjelaskan bahwa pemangkasan dana dari pusat memang memaksa mereka menata ulang prioritas secara ketat.
Fokus utama saat ini adalah menjamin pelayanan dasar masyarakat berjalan maksimal: kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan pokok warga jadi fokus utama. Inilah kenapa proyek yang gak langsung berdampak ke kehidupan sehari-hari terpaksa ditunda.
Namun soal bangunan bersejarah, pemerintah daerah tetap mempertahankan komitmen buat ngurusin itu juga. Bangunan peninggalan masa lalu bukan sekadar struktur fisik, tapi simbol yang ngikat cerita komunitas lokal. Kalau ini hilang, gak cuma bangunannya yang lenyap, tapi kenangan kolektif masyarakat pun ikut menguap.
Dalam usulan anggaran yang diajukan, Pemkab Jembrana gak cuma menekankan nilai sejarah situs tersebut, tapi juga potensinya dalam pendidikan dan pariwisata budaya. Bangunan yang dipugar bisa jadi titik kunjungan wisata baru atau lokasi kegiatan budaya yang mendukung ekonomi lokal pasca-pandemi.
Mengelola Harapan Dengan Kenyataan Keuangan
Menjaga warisan sejarah emang idealnya jadi prioritas semua daerah, tapi di tengah keterbatasan anggaran, pilihan harus diambil secara realistis. Prioritas lalu diarahkan ke kebutuhan dasar warga yang lebih mendesak dulu sebelum anggaran bisa dialokasikan buat pelestarian sejarah.
Situasi kaya gini juga dialami banyak daerah lain di Indonesia yang harus beradaptasi dengan perubahan kebijakan fiskal dari pusat.
Di sisi lain, upaya mengajukan BKK jadi strategi jangka menengah yang mungkin bisa nyelamatin beberapa situs bersejarah dari kerusakan total. Kalau disetujui dan direalisasikan, ini bisa jadi contoh bagi daerah lain bahwa pelestarian sejarah tetap mungkin dilakukan meski tekanan anggaran makin keras.
Harapan ke Depan
Secara garis besar, langkah Pemkab Jembrana untuk mencari BKK ini nunjukin kesadaran bahwa sejarah lokal itu penting dan pantas diperjuangkan.
Sambil menangani kebutuhan dasar masyarakat yang lebih urgensinya tinggi, pemerintah daerah berusaha nyari jalan tengah supaya warisan budaya gak hilang begitu saja di bawah beban anggaran yang menipis.
Kalau berhasil, perbaikan wantilan dan tugu perjuangan akan jadi langkah awal buat mengembalikan monumen bersejarah ke kondisi layak, sekaligus memperkuat identitas budaya Jembrana di mata penduduk dan wisatawan.