Para pedagang kaki lima (PKL) yang menggantungkan hidup di kawasan Candi Mendut, Kabupaten Magelang, kini tengah menghadapi masa sulit. Proyek pemugaran candi yang sudah berjalan membuat jumlah wisatawan turun drastis, sehingga omzet dagangan mereka ikut merosot bahkan tidak mencukupi biaya sewa kios.
Keadaan ini memicu gelombang protes dan tuntutan kepada pemerintah daerah agar pedagang dibantu lewat kompensasi atau keringanan sewa yang layak.
Sejak proyek pemugaran dimulai, para PKL mengeluhkan ketidakmampuan mereka untuk membayar biaya sewa kios yang tiap tahun wajib dibayarkan, karena tidak ada lagi tamu yang datang membeli barang dagangan.
Tanpa kehadiran wisatawan, mereka merasa seperti “kehilangan pekerjaan” karena tidak ada penghasilan yang masuk. Banyak dari mereka bahkan harus menjual barang-barang mereka sendiri hanya untuk bertahan hidup satu hari ke hari berikutnya.
Dampak langsung pemugaran terhadap kondisi pedagang
Para pedagang yang biasanya ramai dikunjungi wisatawan kini sering sepi pembeli. Aktivitas pemugaran Candi Mendut memaksa pengunjung hanya sekadar melihat dari luar kawasan tanpa turun ke area kios atau tempat jualan para PKL.
Akibatnya, pendapatan yang biasa mereka dapatkan hilang hampir sepenuhnya. Beberapa pedagang yang sebelumnya bisa mengantongi ratusan ribu rupiah per hari kini hanya berharap ada satu atau dua pembeli saja dalam seharinya.
Beban terus bertambah ketika waktu pembayaran sewa kios yang sudah ditetapkan oleh pihak pengelola datang. Ketika pendapatan berkurang drastis, banyak pedagang mulai merasa resah karena biaya sewa yang harus dibayar setiap tahunnya tetap tinggi, sementara mereka hampir tidak punya pemasukan sama sekali.
Para PKL merasa situasi ini tidak adil karena mereka harus tetap membayar biaya yang tidak lagi sebanding dengan kondisi pasar yang sebenarnya. Mereka menyebut ini sebagai beban berat yang membuat hidup semakin sulit, apalagi ketika mereka adalah tulang punggung keluarga.
Tuntutan PKL kepada pemerintah dan pengelola
Untuk menghadapi situasi berat ini, para pedagang berkumpul dan menyampaikan tuntutan kepada pemerintah daerah Kabupaten Magelang. Mereka meminta agar biaya sewa kios dibebaskan atau paling tidak ditunda sampai pemugaran selesai dan wisatawan kembali ramai.
Selain itu, sebagian besar pedagang juga berharap adanya kompensasi berupa bentuk bantuan lain yang bisa mengurangi beban hidup mereka selama proyek renovasi berlangsung.
Permintaan kompensasi bukan soal kemanjaan, tetapi alasan realistis karena mereka kehilangan mata pencaharian utama. PKL yang sejak awal tidak punya cadangan finansial besar kini harus bertahan tanpa pendapatan, sementara biaya hidup tetap berjalan.
Mereka menegaskan bahwa tanpa adanya dukungan nyata dari pemerintah, banyak dari mereka yang terancam keluar dari usaha jualan yang sudah mereka jalani bertahun-tahun.
Respon pemerintah setempat terhadap keluhan pedagang
Pihak DPRD Kabupaten Magelang menerima aspirasi ini dan menggelar pertemuan dengan perwakilan pedagang. Dalam dialog, wakil rakyat dan pejabat terkait mencoba memberikan penjelasan soal proses pemugaran dan dampaknya.
Pemerintah daerah menyadari bahwa proyek besar seperti renovasi situs cagar budaya memang memiliki dampak ekonomi terhadap komunitas lokal, terutama pedagang kecil.
Pihak legislatif menyatakan akan menindaklanjuti tuntutan para pedagang dengan memanggil instansi terkait, serta membahas kemungkinan insentif atau skema keringanan pajak serta biaya sewa. Mereka juga akan menjembatani dialog antara pedagang dan pihak pengelola cagar budaya agar solusi yang lebih adil bisa ditemukan.
Namun sampai saat ini, belum ada keputusan final soal kompensasi atau pembebasan biaya sewa. Hal ini membuat para PKL masih bertahan di tengah ketidakpastian, berharap suara mereka didengar dan direspons dengan kebijakan nyata yang membantu secara praktis.
Tantangan ekonomi dan sosial bagi pedagang lokal
Keluhan PKL ini memperlihatkan satu dimensi masalah yang sering muncul saat proyek besar dilakukan di kawasan wisata.
Ketika fokus utama adalah pelestarian warisan budaya, dampak sosial-ekonomi terhadap masyarakat kecil seringkali tertunda untuk dibahas. Padahal pedagang lokal sering bergantung total pada arus wisatawan yang datang ke situs seperti Candi Mendut.
Tanpa tata kelola yang komprehensif, kegiatan pembangunan atau pelestarian seperti ini justru membuat segelintir kecil pelaku ekonomi justru kehilangan mata pencaharian mereka.
Situasi ini memanggil perhatian agar kebijakan pengembangan pariwisata tidak hanya memperhatikan aspek fisik bangunan situs, tetapi juga memperhatikan mata pencaharian warga yang sudah lama hidup berdampingan dengan kawasan tersebut.
Harapan PKL ke depan
Para pedagang berharap bahwa solusi tidak lagi sebatas janji lisan dari pemerintah atau legislatif. Mereka ingin ada kebijakan nyata berupa pembebasan sementara biaya sewa, subsidi atau kompensasi yang bisa membantu mereka hidup sampai proyek pemugaran selesai dan wisatawan kembali ramai.
Selain itu, pedagang juga berharap agar ke depannya ada program pelatihan atau bantuan modal yang bisa membantu mereka memperluas usaha atau mencari alternatif pendapatan jika situasi ini terus berlanjut. Dengan demikian, mereka tidak hanya tergantung pada satu sumber pendapatan yang rentan terhadap perubahan kondisi eksternal.
Para PKL Candi Mendut ingin pemerintah mendengar dan memahami kondisi mereka sebagai bagian penting dari ekosistem pariwisata lokal. Karena ketika pedagang lokal sejahtera, pengalaman wisatawan lokal dan mancanegara juga akan lebih kaya dan mendukung kelangsungan budaya serta ekonomi daerah secara bersamaan.