Kapolres Sleman, Kombes Pol Edy Setyanto Erning Wibowo, resmi dinonaktifkan sementara oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menyusul sorotan luas terhadap penanganan kasus yang melibatkan seorang warga bernama Hogi Minaya.
Keputusan penonaktifan ini diambil setelah rekomendasi hasil audit internal yang melihat adanya kelemahan pengawasan pimpinan dalam proses penyidikan yang memicu kegaduhan publik dan menurunkan citra institusi.
Kasus tersebut telah menjadi perhatian nasional karena melibatkan isu pembelaan diri, standar penegakan hukum, serta persepsi publik terhadap tindakan aparat dalam menangani perkara yang memicu perdebatan di masyarakat dan parlemen.
Latar Belakang Kronologi Kasus Hogi Minaya
Insiden Penjambretan dan Pengejaran
Kisah yang memicu situasi ini bermula pada 26 April 2025 ketika Hogi Minaya melihat istrinya, Arsita Minaya, menjadi korban penjambretan di wilayah Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta. Saat itu, Hogi yang sedang berkendara mobil mengejar dua pelaku penjambretan yang menggunakan sepeda motor.
Pengejaran tersebut berakhir pada kecelakaan fatal, di mana kedua pelaku penjambretan yang berinisial RDA dan RS dinyatakan tewas setelah motor mereka menabrak tembok.
Peristiwa ini kemudian diproses oleh Polresta Sleman sebagai kasus kecelakaan lalu lintas, meskipun ada perdebatan kuat mengenai konteks tindakan Hogi yang dilakukan untuk melindungi istri dan mengejar pelaku kriminal.
Penetapan Tersangka dan Restorative Justice
Setelah proses pemeriksaan, Polresta Sleman menetapkan Hogi Minaya sebagai tersangka dalam kasus ini dengan pasal yang berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009.
Meski demikian, proses hukum selanjutnya melibatkan upaya restorative justice melalui mediasi yang difasilitasi oleh Kejaksaan Negeri Sleman, di mana kedua pihak sempat bertemu dan menjajaki penyelesaian yang lebih damai.
Permintaan Komisi III DPR RI kepada Kejari Sleman untuk menghentikan perkara Hogi Minaya juga pernah disampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan DPR, yang melihat konteks yang lebih luas dari aspek pembelaan diri terhadap korban kriminal.
Alasan Penonaktifan Kapolres Sleman
Hasil Audit Internal Polri
Penonaktifan sementara Kapolres Sleman tidak dilakukan semata karena kasus itu sendiri, tetapi berdasarkan rekomendasi dari Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) yang dipimpin oleh Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.
Hasil audit ADTT menunjukkan dugaan lemahnya pengawasan pimpinan selama proses penyidikan di Polresta Sleman, yang berdampak pada terganggunya kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, menegaskan bahwa langkah ini dimaksudkan untuk menjaga objektivitas pemeriksaan lanjutan, serta memastikan bahwa proses penegakan hukum berlangsung secara profesional, transparan, dan adil tanpa intervensi kekuasaan atau konflik kepentingan.
Serah Terima Jabatan
Sebagai tindak lanjut keputusan tersebut, Polda DIY dijadwalkan melakukan serah terima jabatan Kapolres Sleman, yang akan dipimpin langsung oleh Kapolda DIY pada Jumat, 30 Januari 2026, pukul 10.00 WIB.
Langkah ini merupakan bagian dari mekanisme institusional dalam memastikan kelanjutan fungsi kepolisian di wilayah Sleman selama proses pemeriksaan berlangsung.
Respons Publik dan Dampak Hukum
Kontroversi Penanganan Kasus
Kasus Hogi Minaya telah memicu respons keras dari publik di media sosial dan forum diskusi, dengan banyak pihak mempertanyakan kebijakan penetapan tersangka terhadap Hogi yang melakukan tindakan pembelaan terhadap istrinya.
Banyak opini menyatakan bahwa tindakan tersebut semestinya dipandang sebagai pembelaan diri, bukan semata kasus kecelakaan lalu lintas biasa.
Selain itu, Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPR dengan keterlibatan anggota Komisi III ikut memberi tekanan terhadap Kapolres Sleman sebelum penonaktifan resmi terjadi. Hal ini menunjukkan kompleksitas hubungan antara penegakan hukum, persepsi publik, dan fungsi kontrol politik terhadap aparat penegak hukum.
Keadilan Restoratif dan Upaya Penyelesaian
Dalam konteks aspek hukum yang lebih luas, restorative justice menjadi bagian dari diskusi dalam upaya penyelesaian kasus. Pendekatan ini mempertimbangkan rekonsiliasi antara korban dan pihak pelaku, dengan tujuan mengurangi konflik hukum yang berkepanjangan, namun tetap mempertahankan prinsip keadilan bagi semua pihak yang terlibat.
Penonaktifan sementara Kapolres Sleman Kombes Pol Edy Setyanto merupakan respons institusional terhadap sorotan tajam publik seputar penanganan kasus Hogi Minaya.
Langkah ini diambil untuk menjaga profesionalisme, menjamin objektivitas proses hukum, dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di lingkungan kepolisian.
Kasus Hogi Minaya sendiri mencerminkan tantangan dalam menerapkan hukum secara adil di tengah situasi yang kompleks dan emosional, di mana tindakan pembelaan diri berujung pada konsekuensi hukum yang kontroversial, serta menimbulkan perdebatan luas di masyarakat, parlemen, dan media.